Gubernur Ahok
Menanggapi hal tersebut, Gubernor Ahok yang terkenal ceplas ceplos tersebut mengumpulkan lurah dan camat se-DKI di Balai Kota DKI Jakarta. Seperti diberitakan Merdeka (4/3/15), Ahok meminta para lurah dan camat memilih APBD versi Pemprov DKI atau APBD versi DPRD DKI Jakarta.
Ternyata, hasilnya cukup mengejutkan. Hampir semua lurah dan camat dibuat bingung dengan anggaran yang terdapat di APBD versi DPRD DKI Jakarta. Banyak ditemukan perubahan nilai anggaran, hingga nilai yang dibulatkan.
Diungkapkan Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim kepada Merdeka, terjadi penggelembungan dana anggaran dari jumlah yang sudah diusulkan pada saat musrenbang. Nilai penggelembungan tersebut mencapai dua kali lipat, dari nilai yang sudah diusulkan melalui e-budgeting.
“Banyak sekali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kami butuh program itu bagus, tetapi semua anggaran itu tidak ada dalam pembahasan kami. Tambahan dari DPRD sekitar 7 miliar, jadi totalnya 14 miliar,” katanya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Selain itu, pernyataan Lurah Jelelambar, Jakarta Barat Muhadi juga tak jauh berbeda. Ia mendapati anggaran untuk kerja bakti di wilayhnya mengalami pembulatan. Padahal, dalam e-budgeting angkanya tidak bulat.
“Kalau e-budgeting ada koma enggak genap. Kalau DPRD genap semua. Pelaksanaan kerja bakti Kelurahan Jelalambar Baru kalau kami RP 122.537.602 sementara DPRD Rp 123.000.000,” jelas Muhadi.
Masih ada lagi, misalnya Kelurahan Kamal yang merasa tidak pernah mengusulkan pembuatan gapura ornamen Betawai. Lurah Joko Mulyono mengatakan ia tidak setuju dengan anggaran siluman yang nilainya mencapai 150 juta, dimana tidak pernah diusulkan di musrenbang.
Sementara Kecamatan Tambora, yang hanya mengajukan dana sebesar 7 miliar, terjadi penambahan dana sekitar Rp 2,26 miliar. Penambahan dana tersebut bukan untuk pengadaan, melainkan urusan seperti menguras saluran, sosialisasi, dialog interaktif dan biopori.(suaranews/simomot)
