Acara dihadiri Dewan Penasehat BIIPKPPRI, Mayjend TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra Jimmi Gunawan SH. Mkum, Rahmad, Lana Kartasasmita SH, Hilman SE, MM Ust sholeh Alawi, Ust Saepul Ulumudin S.pd, Datep Purwa Saputra. Ketua Umum Darsuli R dan jajaran pengurus pusat BIIPKPPRI serta tokoh masyrakat RT. 004/RW.10 Jembatan Besi, Tambora.
Ketua Umum BIIPKPPRI, Darsuli R Saputra mengatakan, keluarga besar BIIPKPPRI mengkonsulidasikan organisasi, untuk itu, program kerja pengurus periode saat ini diputuskan untuk terus melanjutkan program kerja, sementara yang masih belum terlaksana dan tetap bertujuan dalam cita-cita luhur dibentuk Lembaga Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mempersatukan kepentingan semua pihak yang kita yakini sangat mulia," ujarnya.
Lanjutnya, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART BIIPKPPRI. Nah, itu sangat banyak diperlukan penjabaran-penjabaran lebih lanjut melalui program kerja lembaga BIIPKPPRI.
Sementara, menurut Hilman SE MM selaku Dewan Penasehat BIIPKPPRI, program ini dapat mempersatukan kepentingan semua pihak dapat diwujudkan dalam semua kegiatan kegiatan kongrit. Dengan pola kegiatan terarah, terpadu bersinambung, kesinambungan pokok program kerja ini dapat diharapkan akan mampu meningkatkan partisipasi dan peran serta semua lapisan masyarakt didalam menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bertanah air indonesia didalam kerangka NKRI.
Darsuli RS menambahkan, yang mana di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung akan sangat bersentuhan dengan serangkaian kegiatan penggalangan persatuan dan kesatuan, masalah penegak Hukum dan HAM, prosedur dan pendidikan komunikasi masyarakat yng pada akhirnya merupakan tantangan bagi kita semua bagaimana mengimpementasikan taktik dan strategis pemberdayaan trhadap semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan bangsa ini.
Pada tatanan penyelenggaraan kegiatan, lanjutnya sangat dimungkinkan akan terjadinya sosialisasi terhadap etika-etika profesional didalam ber organisasi yang pada prinsipnya akan mendidik semua pihak untuk dapat saling menjaga keseimbangan kepentingan dan menghargai smua pihak untuk dapat saling menjaga keseimbangan kepentingan dan menghargai semua perbedaan yang ada melalui penggembangan sikap toleransi yang telah menjadi budaya warisan bangsa indonesia secara turun temurun dari sejak zaman dahulu yang harus tetap kita lestarikan.
Yang mana, pria itu menjabarkan yang antara lain meliputi,
1.Pancasila sebagai landasan idiologi.
2.Undang undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang pengaturan nya sebagai landasan operasional tertuang di dalam undang-undang RI Nomor 17 UU RI Nomor 17 TAHUN 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
3.Anggaran Dasar Anggaran rumah tangga lembaga Badan investigasi independen peneliti kekayaan pejabat dan pengusaha republik (BIIPKPPRI) Sebagai landasan organisasi, potensi anggota melalui kaderisasi yang baik sehinga akan menampilkan peran serta nyata organisasi bagi kepentingan masyarakat menciptakan pemerataan kesempatan bagi seluruh anggotanya dan lapisan masyarakat pada umumnya untuk turut serta dan berperan aktif dalam proses pembangunan Negara.
Sebagai sebuah LSM Nirlaba, maka program kerja lembaga BIIPKPPRI Secara umum adalah untuk meningkat Sumber Daya Manusia menuju kehidupan bermasyrakat dan bernegara yang nyaman dan kondusif.
Pengawasan pegawai Negeri Sipil, Polri dan TNI. Berperan serta mitra Tipikor Ke TNI, POLRI, KEJAKSAAN, BPK, KPK. Konsultasi umum, Bantuan Hukum , sosial kemasyarakat," urainya.
