Aksi Bela Islam III Pda 2 Desember 2016 Atau di sebut aksi 212 di tujukan untuk meminta ke polisian menahan tersangka kasus penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Aksi super Damai ini dipastikan tidak akan di tunggangikepentingan politik manapun , sehingga bukan upaya Makar terhadap pemerintah.
Sementara itu para pengamat menyayangkan pernyataan Kapolri Jendral Tito Karnvian yang menyebut ada dugaan Makar.
Sebelumnya Mentri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan belum menerima laporan adanya upaya Makar di balik rencana unjuk rasa 212 yang di kaitkan dengan dugaan Penistaan Agama yang disangka kan kepada Gubernur Dki Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama(Ahok).saya tidak dengar itu (Makar) ya Inteljen tidak dengar itu.
Kalau ngomong yang pasti harus benar jangan sampai kata orang yang menjadi Fitnah kata Menhan Ryamizard di kantor pertahanan ke amanan jakarta selasa pagi kemari .
Hal yang sama yuga ditegaskan juru bicara FPI Munarman ,menueutnya aksi dirujukan hanya meminta kepolisian menahan tersangka penista agama Ahok .
Kami menuntut penegakan ke adilan hukum tidak ada akan ditunggangi kepentingan politik manapun papar munarman.
KETAKUTAN
Para pengamat dan Aktivis yuga sepakat aksi 212 bukan Makar.hanya menuntut Ahok ditahan kalau ada yang sebut itu makar itu bentuk ketakutan berlebihan yang diperlihatkan pemerintah Joko widodo (Jokowi) kata pengamat politik dari Universitas Islam Negri (UIN) Syarief Hidayatullah Zaski Mubarak Phd kepada madya Pewarta Tambora kamis (24/11/2016.
Zaski menuturkan pemerintah harus melihat aksi demontrasi atau mengekspresikan suaranya untuk penegakan hukum adalah hal yang lumrah di era demokrasi ,oleh karena nya ia tidak melihat aksi 212 tidak ada indikasi makar Aksi 212 sebaiknya dibiarkan saja sejauh berjalan tertib tidak mengganggu kepentinga publik.
Sementata itu pengamat Inteljen dari Insititute For Sscurity and Stategic Studies ( ISESS) Khaerul Fahmi mengatakan dalam menghadapi aksi 212 Polri mestinya bisa menempuh jalan yang tidak menimbulkan kegaduhan.
Selain itu sebagai penegak hukum Polri yuga mesti nya tak perlu main ancam lagi.
Jika memang patut diduga ada pelanggaran hukum ya tegakan aturan.tegasnya
Disisi lain sambung khaerul
Pihak nya yuga agak kurang nyaman dengan pernyataan pernyataan sejumlah pejabat yang menegasi pernyataab Ka Polri Malai dari Waka Polri .Panglima TNI sampai Menhan angkat bicara menepis adanya potensi makar.
Saya kira itu sangat tidak baik elok disuguhkan ke publik bagaimanapun Ka Polri adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah jikapun dirasa pernyataanya keliru tidak semestinya yang lain mengumbar pernyataan korektif ke publik Tentu itu meninbulkan ketidak pastian paparnya.
Sumber Pewarta Tb
(24/11/2016) LTH.
