TERBONGKAR PEMILIH SILUMAN 600 DI RAWAMANGUN

PEWARTA TAMBORA - Dugaan akan terjadinya pemilih siluman dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, penduduk yang telah meninggal justru masuk dalam daftar pemilih tetap, dan memiliki surat panggilan memilih (C-6).

Selain itu, ada sejumlah temuan lain yang rawan menimbulkan kasus pemilih siluman bisa mencoblos.

Laode Ida, yang juga anggota Ombudsman Republik Indonesia menemukan sebuah kasus mengejutkan di RT 003/07 Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur. Mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menemukan beberapa warga yang sudah meninggal namun masih masuk daftar pemilih. Ironisnya, mereka sudah mendapat surat panggilan memilih (C-6).

Di RT yang sama, katanya, ditemukan sejumlah warga pindah ke luar, seperti ke kelurahan lain. Kasus lain di RT tersebut, juga ditemukan daftar pemilih untuk warga yang justru tidak tinggal di RT tersebut. Mereka diduga hanya “numpang” memilih saja, alias bukan warga di RT tersebut.

“Jumlah pemilih membludak sampai mencapai hampir 600 orang dalam satu RT, padahal warga di RT yang saya tinggal ini tergolong sepi karena berada dalam komplek (Perhubungan Laut) yang bisa dengan mudah dihitung penghuninya,” ujarnya melalaui pernyataan pers, Minggu (12/2/2017) malam.

“Ini, saya duga kuat, hanya satu contoh dan sekaligus temuan saya dan warta tetangga di lingkungan saya. Sangat nyata ada manipulasi daftar pemilih di Kelurahan Rawamangun,” tambahnya.

Laode mengatakan, data pemilih yang tidak jelas seperti ini jangan dianggap remeh. Laode mensyinyalir, kasus seperti ini sengaja dilakukan secara diam-diam untuk kepentingan penggelembungan suara dalam rangka memenangkan pasangan calon gubernur/calon wakil gubernur tertentu. “Apalagi Ketua RT-nya disinyalir sebagai penggerak dukungan bagi salah satu cagub,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPD ini mengatakan, kasus seperti ini merupakan modus canggih administrator kependudukan dan pemilih yang dikendalikan secara politik oleh kelompok kekuasaan tertentu.

“Dan perlu dicatat, di Ibu Kota Negara saja sudah berani melakukan cara-cara manipulatif seperti ini, apalagi di berbagai daerah lain di Nusantara ini. Sangat mudah untuk mengerahkan pemilih dari daerah lain, untuk mendukung calon kepala daerah tertentu,” ujarnya.

Agar pemilih siluman tersebut tidak ikut mencoblos, Laode meminta seluruh warga berbasis RT agar berpartisipasi melakukan koreksi data pemilih. Selain itu, para pemilih harus mengecek status KTP dan alamat pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Pengecekan dilakukan by name by address.

“Pada saat yang sama, para administrator yang bertanggung jawab di bidang kependudukan harus diberi sanksi karena telah lalai menjalankan tugasnya yang berdampak pada akan lahirnya pemimpin dari proses-proses buruk dan manipulatif,” ujarnya. (LUTFI)