PEWARTA-TAMBORA.COM, Jakarta - Elemen masyarakat Kemayoran kembali melakukan
aspirasinya terkait rencana acara Djakarta Warehouse Project (DWP) di JI-Expo
Kemayoran pada 15-16 Desember 2017 mendatang.
Jika sebelumnya mereka pada Senin (11/12/2017) lalu untuk
menyampaikan aspirasi penolakannya dengan mengirimkan surat, namun hari ini
Kamis (14/12/2017) elemen yang menamakan dirinya Muslim Kemayoran Bersatu (MKB)
melakukan aksi demo damai dengan mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta di
Balaikota.
Kordinator aksi, Ust. H.M. Furqon, S.Hi mengatakan, bahwa aksi
demo ini adalah kelanjutan dari aksi sebelumnya. Dimana sebelumnya, perwakilan
MKB sudah mendatangi pihak Gubernur dengan melayangkan surat namun belum ada
respon atau jawaban.
“Jadi aksi demo hari ini adalah kelanjutan dari belum dijawabnya
surat kami ke Gubernur Anies pada Senin lalu di Balaikota,” kata Ust Furqon.
Sekitar jam 11.00 WIB, perwakilan massa aksi dari MKB akhirnya
diterima pihak Gubernur yang diwakili oleh Kabid PTSP DKI Jakarta, Ricki
Marojahan Mulia dan Kasubid Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol,
Sosial RD Sony Triwibawa.
Dalam pertemuan tersebut pihak Kabid PTSP DKI Jakarta, Ricki
Marojahan Mulia menyatakan bahwa izin acara DWP tersebut belum turun atau
keluar.
“Berhubung surat izin belum turun, maka kami minta acara DWP tidak
diberikan izin dan dibatalkan saja,” tegas Ust. Furqon selaku kordinator aksi.
Setelah melakukan aksi didepan kantor Gubernur, massa lanjut
pindah ke lokasi rencana acara DWP yang berlokasi di Jiexpo Kemayoran
Acara DWP Tidak Cerminkan Budaya
Bangsa Indonesia
Seperti diberitakan sebelumnya, gabungan elemen masyarakat
Kemayoran yang menamakan dirinya Muslim Kemayoran Bersatu (MKB) dan tergabung
didalamnya beberapa ormas, antaralain FPI Kemayoran, Laskar Pembela Islan,
Forkabi, Tim Boncos, Bang Japar Indonesia dan Kemayoran Bergerak mengirimkan
surat ke beberapa isntansi terkait, diantaranya langsung ditujukan kepada Anies
Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.
Irfan Surachman selaku Ketua MKB dan Ust.H.M.
Furqon, S.Hi dari Ketua Dewan Hisbah FPI kemayoran menyampaikan, bahwa
dikarenakan Gubernur Anies sedang tidak berada di Balaikota karena ada acara di
Jakarta Selatan, maka MKB menyampaikan surat pernyataan sikapnya kepada staf
Gubernur.
“Kami masyarakat Muslim Kemayoran Bersatu (MKB) menyatakan sikap
bahwa acara Djakarta Warehouse Project (DWP) harus dibatalkan. Karena kegiatan
tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan budaya Indonesia,” kata Ust.
Furqon dalam membacakan isi surat penyataannya.
Lanjutnya, selain itu kegiatan DWP juga dapat merusak moral anak
bangsa dan tidak mencerminkan NKRI.
“Kami membawa pernyataan sikap tertulis dari seluruh elemen
masyarakat Kemayoran. Dan kami meminta agar Gubernur Anies secepatnya
membatalkan acara tersebut. Jika Gubernur tidak membatalkannya, maka kami akan
melakukan aksi demo besar-besaran di lokasi,” tegas Ust.Furqon.
Pernyataan sikap yang telah disampaikan oleh
perwakilan MKB, disambut hangat oleh Gubernur DKI Jakarta dengan rencana
mengundang para perwakilan Ormas tersebut di Balaikota.
Setelah dari kantor Gubernur, perwakilan MKB melanjutkan
audensinya ke kantor DPRD DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan smua instansi
terkait. (djp-in/red)
