Media online adalah garda terdepan dalam menjaga
kebhinekaan, demikian ungkap Menko Polhukam, Jenderal (Purn) Dr.H.Wiranto.SH kepada
DPP IMO-Indonesia saat audiensi di Kantornya, Senin (26/2/2018). Pagi.
Adapun, audiensi itu dilakukan untuk memberikan
Fakta Integritas IMO-Indonesia sebagai salah satu syarat kesediaan Jenderal TNI
(Pur) Wiranto sebagai Dewan Penasehat IMO-Indonesia.
Fakta Integritas itu diminta saat Wiranto
memberikan pembekalan dan menutup Rakernas 1 IMO-Indonesia di Seiminyak, 13-15
Febuari.
Menurut Ketum IMO Yakub F Ismail, ada beberapa poin
Fakta Integritas yang harus dijungjung oleh setiap insan IMO Indonesia di
antaranya menjunjung tinggi Pers Pancasila yang bertanggung jawab, mentaati
kode etik jurnalistik dan penulusan yang berimbang, mentaati hukum yang berlaku
dan sebagainya.
"Jika poin-poin tersebut dilanggar, anggota
IMO-Indonesia, siap menerima konsekuensinya sesuai aturan berlaku," ujar
Yakub
Akses Informasi menurut Wiranto, kecanggihan
teknologi informasi saat ini memudahkan masyarakat menerima informasi yang
terbuka.
Karena itu, dalam arahan dan pandangannya terkait
organisasi dan Industri Pers Media OnlineTanah Air, Wiranto meminta informasi
yang disajikan haruslah benar, proporsional dan konstruktif.
"Karena informasi langsung diakses oleh
sebagian besar masyarakat Indonesia dan luar negri terkait keadaan sosial
budaya, capaian pembangunan, kepastian hukum dan peluang usaha dalam
negri", urainya Wiranto.
Dalam laporannya Ketum IMO Yakub F Ismal
menuturkan, Industri Media Online dapat menyumbangkan energi yang positif untuk
negri ini. Yang tentunya juga harus diapresiasi dengan regulasi usaha,
khususnya Industri Pers Media Online yang sebagian besar bukan merupakan
industri padat modal.
"Agar
semua dapat tumbuh dan dengan kesempatan
yang sama dan aturan yang sesuai dengan kondisi usahanya," tandasya.
Selain Yakub F Ismail dan Taufiq Rachman, hadir dalam rombongan Sekjen Nasir Umar, Ketua
antar Lembaga M Brando, serta anggota Dewan Pembina Lasman Siahaan. Sedangkan Wiranto didampingi
Deputy 7 Marsda Suwandi dan staf khusus DR Indra Fahrizal. (rsl/her)
