"Kontrol yang diberikan pers sangat luas ke pelbagai sendi
kehidupan bangsa, sedang BPK, hanya mengawasi anggaran," ujar DR.
Bahrullah Akbar saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Ikatan Penulis
dan Jurnalis (IPJI) Taufiq Rachman SH
S.Sos dan Sekretaris Jenderal Ikatan Media Online (IMO) Indonesia , Nasir Umar,
kemarin siang, 1/3/2018, di ruang kerjanya, Gedung BPK.
Dalam silaturahmi tersebut, Taufiq melaporkan tentang perkembangan
IMO-Indonesia pasca deklarasi 27 Oktober 2017 lalu.
"Alhamdulillah sekarang Dewan Penasehatnya Pak Wiranto, Menko
Polhukam," ungkap Taufiq, disambut anggukan kepala Bahrullah Akbar.
Pemerhati TI
Kepada tamunya, Taufiq, Nasir dan Lian Lubis dari Jurnalis IMO,
Bahrullah menyebut dirinya saat deklarasi sekaligus Keynote speaker ketika itu
sebagai pemerhati Teknologi Informasi (TI), bukan kapasitas Wakil Ketua BPK.
"Jadi, aturan mainnya seperti itu," tegas Bahrullah,
menggambarkan TI merasuk ke pelbagai bidang kehidupan, khususnya bisnis
berbasis aplikasi.
Bahrul mencontohkan ojek maupun car online, sesuatu yang tak
terbayangkan sebelumnya. "Suka atau tidak suka, ojek online memanjakan
penumpang. Mereka menjemput penumpang di rumah," tutur Bahrul.
Begitupun supermarket online, menjajakan semua produk, dari mulai
kecantikan, fashion, elektronik, peralatan rumah tangga dan sebagainya.
"Bahkan aplikasi ke depan membuat bank akan sepi. Semua transaksi
lewat android. Orang malas ke bank," katanya tertawa.
Jadi, menurutnya, TI sesuatu yang tidak bisa ditolak, termasuk maraknya
media online yang tidak di batasi ruang dan waktu durasinya. "Kapan dan di
manapun kita bisa mengaksesnya," jelasnya, seraya menyambut gembira adanya
divisi multimedia di IPJI, yang digawangi ole Rudi Sembiring.
Fungsi Kontrol
Menurut Bahrul, sekalipun informasi disajikan lewat dunia maya, media
online tetaplah bagian dari pers, yang salah satunya fungsi kontrol.
"Jika dilihat dari
fungsinya, maka pers dan BPK punya peran sama dalam ranah yang berbeda,"
tuturnya. Hanya saja, BPK dibatasi pada bidang anggaran yang tertera di APBN.
Sementara jangkauan pers luas, termasuk penggunaan anggaran dalam pembangunan.
Karena itu, adakalanya informasi dari pers bisa menjadi petunjuk
maupun tentang penyalagunaan anggaran
suatu pembangunan.
Atau sebaliknya, BPK memberikan pncerahan kepada wartawan soal anggaran,
pengawasan dan audit. "Di Humas kita suka lakukan itu kepada
wartawan," jelas Bahrullah.
Dia juga berjanji akan memfasilitasi jurnalis IMO untuk memahami
anggaran dan pengawasan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tepat
sasaran.
"Nanti, saya hubungkan dengan Humas BPK untuk mengadakan semiinar
agar Jurnalis IMO memahami fungi dan peran BPK," ujar Bahrullah mengakhiri. (rls/her)
