Sebagaimana ramai diberitakan, bahwa dalam debat kandidat II
Pilkada Kabupaten Deiyai, sempat terjadi keributan yang berujung pemukulan
terhadap salah seorang warga alumni IPDN atas nama Mando Mote yang merupakan
warga Deiyai oleh oknum anggota Kepolisian yang bertugas. Tindakan
kekerasan itu seperti terlihat dalam video yang sempat beredar luas di
jejaringan sosial.
Di dalam video tersebut, terlihat lebih dari satu orang
oknum polisi yang diduga ikut melakukan kekerasan terhadap korban atas nama
Mando Mote, warga yang memprotes atas penyelenggaraan debat kandidat secara
tertutup saat itu.
Selain Mote, seorang wartawan atas nama Abet You dari
Tabloid Jubi juga sempat mendapat perlakuan kasar polisi, diintimidasi dan
diminta untuk tidak mendokumentasikan kejadian kekerasan terhadap Mote
tersebut. Polisi bahkan sempat merampas handphone wartawan Jubi, dan terjadi
saling dorong hingga kacamatanya pecah.
Menanggapi insiden memalukan tersebut, Wilson menjelaskan,
bahwa moment pilkada dengan segala dinamikanya seyogyanya menjadi ajang
perhelatan pesta demokrasi rakyat, yang oleh karena itu antusiasme dan
keterlibatan sebanyak mungkin warga menikmati perhelatan rakyat itu mesti
diapresiasi dan diakomodir.
"Polisi yang Promoter, yang profesional, modern, dan
terpercaya, sangat tidak dibenarkan mencederai momentum pilkada itu dengan
brutalisme membabi-buta, menyerang warga," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas
RI tahun 2012, Minggu (6/5/2018) di Jakarta.
Sehubungan dengan itu, Wilson meminta kepada Kapolri selaku
penanggung jawab tertinggi atas tingkah-laku bar-bar anak buahnya di lapangan,
wajib mengusut, memproses, dan memberikan sanksi terhadap oknum-oknum polisi
berjiwa premanisme di Nabire, Papua itu.
Kendatipun demikian, Wilson juga menghimbau kepada para
warga korban keganasan oknum polisi dan segenap keluarga besar masyarakat di
Kabupaten Deiyai agar tetap tenang, dan ikut menjaga keamanan, serta
menghindari tindakan main hakim sendiri.
"Mari bersabar sambil berdoa semoga para oknum polisi
dan segenap pimpinannya segera sadar diri bahwa isi perut dan celana dalam
mereka dibiayai dari uang rakyat, sehingga mereka wajib menjaga dan melayani
rakyat dengan sebaik-baiknya," sebut Wilson Lalengke. (JML/Red)
