Jakarta – Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan
Pejabat dan Pengusaha Republik Indonesia (BIIPKPPRI) Bersama PKBM AL MUNIR
menggelar GERAKAN AMAL SOSIAL RAMADHAN 2018 dan santunan kepada anak yatim,
kaum dhuafa, fakir miskin, janda, jompo, serta anak terlantar di PKBM AL MUNIR
,Rt 001 Rw 02 kelurahan Angke Tambora Jakarta Barat, (3/06/2018).
Nampak hadir Dukungan
KH. Moch. Syatibi Munir Mayjend TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra,
Negeri, Camat Tambora Djaharudin. Yana Supriatna SH. Khaerudin Selaku Rt
001Rw002, Rahmad Suroso, Ust Nahri Wibowo. tyiar, ustad yani, Ust Saepul
Ulumudin S.pd, Pak Muheri, Ketua Umum Darsuli dan jajaran pengurus pusat
BIIPKPPRI serta tokoh masyrakat, RT. 001/ RW. 002 Angke, Tambora.
Ketua Umum BIIPKPPRI, Darsuli. mengatakan, program kerja
pengurus periode saat ini diputuskan untuk terus melanjutkan program kerja.
Sementara yang masih belum terlaksana dan tetap bertujuan dalam cita – cita
luhur dibentuk Lembaga Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat
dan pengusaha Republik Indonesia.
“Hal ini dimaksudkan untuk mempersatukan kepentingan semua
pihak yang kita yakini sangat mulia,” ujarnya.
Dijelaskannya, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga AD/ART BIIPKPPRI.
“Nah, itu sangat banyak diperlukan penjabaran – penjabaran
lebih lanjut melalui program kerja lembaga BIIPKPPRI,” terang dia.
Sementara itu, menurut MAYJEND TNI PURN SUPIADIN ARIES
SAPUTRA, program ini dapat mempersatukan kepentingan semua pihak dapat
diwujudkan dalam semua kegiatan kegiatan konkrit.
Dengan pola kegiatan terarah,
terpadu bersinambung, kesinambungan pokok program kerja ini dapat diharapkan
akan mampu meningkatkan partisipasi dan peran serta semua lapisan masyarakat
didalam menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bertanah air indonesia didalam
kerangka NKRI.
Darsuli menambahkan,
baik langsung maupun tidak langsung akan sangat bersentuhan dengan serangkaian
kegiatan penggalangan persatuan dan kesatuan, masalah penegak hukum dan Ham,
prosedur dan pendidikan komunikasi masyarakat.
“Tantangan bagi kita semua bagaimana mengimplementasikan
taktik dan strategis pemberdayaan terhadap semua potensi yang dimiliki oleh
masyarakat dan bangsa ini,” tuturnya.
Pada tatanan penyelenggaraan kegiatan, lanjutnya, sangat
dimungkinkan akan terjadinya sosialisasi terhadap etika-etika profesional
didalam berorganisasi yang pada prinsipnya akan mendidik semua pihak untuk
dapat saling menjaga keseimbangan kepentingan dan menghargai semua pihak.
“Juga untuk dapat saling menjaga keseimbangan kepentingan
dan menghargai semua perbedaan yang ada melalui penggembangan sikap toleransi
yang telah menjadi budaya warisan bangsa Indonesia secara turun temurun dari
sejak zaman dahulu yang harus tetap kita lestarikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Darsuli juga menyoroti Pancasila sebagai
landasan idiologi, Undang undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional
yang pengaturan nya sebagai landasan operasional tertuang di dalam undang –
undang RI Nomor 17 UU RI Nomor 17 TAHUN 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
Dan anggaran Dasar Anggaran rumah tangga lembaga Badan investigasi independen
peneliti kekayaan pejabat dan pengusaha republik BIIPKPPRI.
“Sebagai landasan organisasi, potensi anggota melalui
kaderisasi yang baik sehinga akan menampilkan peran serta nyata organisasi bagi
kepentingan masyarakat menciptakan pemerataan kesempatan bagi seluruh
anggotanya dan lapisan masyarakat pada umumnya untuk turut serta dan berperan
aktif dalam proses pembangunan Negara. Sebagai sebuah LSM Nirlaba , maka program
kerja lembaga BIIPKPPRI Secara umum adalah untuk meningkat Sumber Daya Manusia
menuju kehidupan bermasyrakat dan bernegara yang nyaman dan kondusif.
Pengawasan Pegawai Negeri Sipil , Polri dan TNI. Berperan serta mitra Tipikor
Ke TNI, POLRI, KEJAKSAAN, BPK, KPK. Konsultasi umum, Bantuan Hukum, sosial
kemasyarakat,” tandasnya. (dar)