JAKARTA - Memanasnya situasi politik jelang Pilpres 2019, dengan ramainya kontoversi tagar Ganti Presiden maka atau tidak semakin mengarah pada perdebatan yang tidak produktif. Kekhawatiran pemerintah bahwa gerakan tagar Ganti Presiden bahkan disebut maker banyak menuai kecaman, karena dianggap mencederai demokrasi yang
sedang bertumbuhkembang di
Indonesia.
Sementara disisi yang
lain saat ini tengah ditengarai adanya ancaman terhadap kedaulatan kesehatan bangsa ini dalam laboratorium kesehatan yang dimiliki oleh angkatan perang Negara
lain yang berdiri dan bekerja dengan bebas di dalam negeri kita.
“Labaratorium kesehatan ini ditengarai mirip dengan apa yang dulu pernah berdiri di Indonesia yaitu Namru-2,” beber Ketua Nasional Relawan Kesehatan
Indonesia (Rekan Indonesia) Agung Nugroho, dalam siaran persnya di
Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Sekedar mengingatkan ingatan kita, NAMRU-2
atau Naval Medical Research Unit 2, adalah unit kesehatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang
berada di Indonesia untuk mengadakan penelitian mengenai penyakit menular.
“Namun keberadaannya dinilai tidak terlalu memberikan manfaat kepada
Indonesia. Pada tahun 2008 Menteri Kesehatan saat itu menutup semua kegiatan proyek Namru-2
di Indonesia,” jelas Agung.
Meski Namru-2 sudah ditutup,
lanjut Agung, namun pada tahun 2012
Indonesia dan Amerika Serikat membuat keputusan baru yang pada intinya akan mengizinkan kembali proyek Namru-2 berjalan kembali di
Indonesia.
“Di tahun itu, Amerika Serikat menekan
Indonesia untuk membuka kembali proyek Namru-2
dengan dalih semakin menyebarnya
virus H1N1 sebagai penyebab flue
babi di dunia,” terangnya.
Agung yang juga Ketua Front
Anti Namru-2 mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk merespon indikasi adanya praktek laboratorium kesehatan yang
akan berdiri lagi di Indonesia.
Ia juga menyatakan, bahwa Presiden memiliki kewajiban melindungi keselamatan warga negaranya dari usaha uji coba penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan bakteri akibat praktek uji coba laboratorium Militer Asing di
Indonesia.
“Jokowi jangan hanya sibuk bagaimana meningkatkan elektabilitas dirinya demi
berkuasa kembali di 2019, tapi lengah dengan adanya upaya merongrong kedaulatan kesehatan bangsa ini dari uji coba praktek laboratorium militer asing,” ungkap Agung dalam siaran yang
diterima Redaksi.
Tambahnya, apalagi saat ini di Badan Kesehatan dunia ada upaya untuk merubah resolusi terhadap penghentian praktek laboratorium asing dalam sebuah Negara. Jokowi harus menjamin bahwa praktek laboratorium militer seperti Namru-2 tidak lagi berdiri di Indonesia.
“Bahwa saat ini tengah ditengarai bahwa ada kemungkinan
Namru-2 sudah dilanjutkan dengan menggunakan skema AFRIMS (The Armed Forces Research Institute of Medical Services)
dan AFRIMS ini sudah berjalan di kawasan Asia Tenggara seperti di Vietnam, Laos, Singapura,
Thailand dan Filipina,” pungkasnya. (ril/ag)
