Oding Djunaedi, SH, Komisioner Bawaslu Kota, Jakarta Barat, dalam paparannya menyampaikan, bahwa pengawasan partisifatif yang dimaksud ialah melibatkan masyarakat untuk menjadi manusia aktif memantau sekaligus mengawasi setiap tahapan pemilu yang berlangsung dalam lingkungannya
"Untuk setiap potensi kecurangan atau pelanggaran yang terjadi, masyarakat secara aktif memiliki jalur langsung dengan pihak berewenang baik Kepolisian maupun Panwas itu sendiri agar laporannya segera ditindak lanjuti," ujarnya.
Selain peningkatan kesadaran masyarakat, juga kedekatan Komisioner atau anggota Panitia dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan partisifatif.
"Masyarakat hanya akan mau mengambil inisiatif untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara aktif jika merasa dekat dengan Panwaslu," terang Oding.
Sementara, Ketua Panwascam Tambora, Ade, menyampaikan beberapa hal yang tidak boleh dan tidak dilakukan selama pelaksanaan pada saat kampanye pileg dan Pilpres 2019 berlangsung.
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah para ASN, kepala Kelurahan beserta perangkatnya dan SKPD juga dilarang dilibatkan dan atau terlibat kampanye peserta pemilu dan termasuk melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu.
"Ini harus kita ingatkan kembali dengan para peserta yang hadir sehingga dari pelanggaran pidana pemilu dan pelaksanaan pemilu nanti, sesuai harapan kita semua yakni berintegritas, aman dan damai," pungkasnya mengakhiri.
Hingga berita ini disusun, hadir dalam giat sosialisasi Camat Tambora, Djaharuddin, Sekcam Tambora, Kasatgas Pol PP, Kapolsek Tambora, yang diwakili Kanit Intel AKP Mardjana, Danramil 02 TB, Kapt Arh Rizky, LMK, FKDM, serta kelompok Kepemudaan. (lth/red)
