PEWARTA-TAMBORA.COM, Parungpanjang, - Komisi V DPR RI didampingi PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu, A.P., M.Si beserta Camat Parungpanjang Drs. Chairuka Judhyanto, M.Si, meninjau infrastruktur dalam kunjungan kerja spesifik di wilayah Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (15/03/2024).
Diketahui, kunjungan tersebut merupakan lanjutan dari kunjungan anggota komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Drs. H. Mulyadi, MMA saat melakukan kegiatan Reses Anggota DPR RI Masa persidangan ll Tahun sidang 2023 – 2024 di wisata Gunung Dago, pada Minggu (14/1/2024) lalu dan Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU) dengan masyarakat parungpanjang yang diwakili Paguyuban Gema Abah dan Gampar di Komisi V Gedung DPR RI Senayan, pada Senin (22/1/2024) terkait carut marutnya penanganan Insfrastruktur dengan 3 tuntutan.
- Jangka pendek, pembangunan jalan existing Parungpanjang-Bunar dan Jalan Mohamad Toha sepanjang 13,6 km berikut Drainase, Gapura perbatasan Provinsi Banten-Provinsi Jawa Barat, lampu penerangan jalan, Jalur khusus/Tol angkutan kendaraan barang tambang.
- Jangka menengah, sinkronisasi Perbup Kabupaten Tangerang dan Perbup Kabupaten Bogor secara menyeluruh serta penegakan hukumnya.
- Jangka panjang, pembangunan Fly Over di perlintasan Kereta Api Jalan Mohamad Toha kecamatan Parungpanjang.
Setibanya di kecamatan Parungpanjang, 8 Anggota DPR RI langsung Kroscek fisik jalan yang rusak. Mulai dari Jembatan Cimanceuri sampai dengan Bekas Pom Bensin Kp Cilangkap Desa Lumpang, berlanjut pertemuan dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait mengenai Revitalisasi Jalan Daerah di Aula kantor Kecamatan Parungpanjang.
Asmawa Tosepu dalam pemaparanya didepan komisi V DPR RI, para Stakeholder dan Paguyuban Gema Abah, Pertama menerangkan bahwa adanya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Tambang, Pembangunan dan Operasional, "Sementara kantong parkir truk tambang yang berlaku sejak akhir Desember 2023, serta kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten Bogor dengan transporter angkutan khusus Tambang, " jelas Asmawa, jumat (15/3/2024).
Solusi permanen permasalahan transportasi tambang adalah pembangunan jalan tol khusus tambang.
Ada 3 skenario dalam penuntasan masalah jalur khusus tambang, yang pertama jalan tol tambang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, yang kedua menggunakan BUMD Jawa Barat. Lalu ketiga adalah dibangun melalui dana investasi murni karena sifat jalan itu nantinya berbayar.
Terkait hal itu, Mulyadi menjelaskan kehadiran komisi V dan kementerian PUPR di Parung Panjang hari ini merupakan lanjutan dari audiensi yang dilakukan beberapa waktu lalu.
"Hari ini kami meninjau langsung jalan dan pertemuan dengan stakeholder, supaya ada solusi cepat dalam mengatasi kekisruhan terkait operasional truk tambang yang menggunakan jalan provinsi ini," katanya.
Perbaikan itu akan dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal tersebut disampaikan Mulyadi kepada awak media, Mulyadi politisi Partai Gerinda itu mengatakan bahwa revitalisasi jalan di Parung Panjang akan dimulai pada bulan April 2024 mendatang dan rekan-rekan Parungpanjang kawal terus,"tegas Mulyadi
Selanjutnya, Pemerintah Pusat butuh Rp 90 milyar untuk memperbaiki jalan rusak di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Hal itu dikatakan oleh Budiamin Dirjen Kementerian PUPR bagian Dir Preswil II. Kementrian PUPR bagian Kepala Balai Nasional Jalan Nasional DKI Jakarta, Jawa Barat.
Kemudian, sambung Sjofva Rosliansjah menjelaskan revitalisasi jalan Parung Panjang ini dibagi kedalam dua paket, Ia pun memaparkan saat ini masih dalam proses di Kementerian Keuangan, "Paket pertama 2,9 km. Paket kedua 3,1 km anggaranya sekitar Rp 90 milyar," ujarnya kepada sejumlah wartawan pada Jum'at (15/03/2024).
Hadir dalam acara tersebut, diantaranya Muhammad Iqbal, S.E. M.Com wakil Ketua Komisi V DPR RI PPP/Sumbar II, BOB Andika Mamana Sitepu, S.H. PDIP/Sumut III, Ilham Pangestu Partai Golkar/Aceh II, Dr. H.Mulyadi, MMA Gerindra/Jabar V, Ir. H. Edy Santana Putra, M.T. Gerindra/ Sumsel I, Hj Iis Rosita Dewi Gerinda/ Jabar II, H.Suryadi Jaya Purnama., S.T., PKS /NTB II dan Hanna Gayatri, S.H. PAN/Sumsel II.
Adapun dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas intansi Provinsi Jawa Barat. Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu, Dishub Kabupaten Bogor, Satpol PP, Iman Budiman Kepala Cabang ESDM Provinsi Jawa Barat, Kapolsek, Danramil, Camat Kecamatan Parung Panjang dan paguyuban Gema Abah serta tokoh masyarakat. (Red)
